"Maka narasi sebagian orang yang mengatakan label halal berpindah dari MUI ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mengambil alih label halal dari MUI, itu nggak benar. Didasarkan pada riwayat kesejarahannya," kata Asrorun Niam Sholeh di kantornya, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Jumat 18 Maret 2022.
NUSANTARANEWS.CO - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Imam Aziz berpendapat bahwa sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, Muhammadiyah, dan ormas islam lainnya tetap berperan penting dalam sertifikasi halal. Hal tersebut setelah pemerintah secara resmi membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk …
VIVA.co.id – Pemerintah resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017. "Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,"; kata Menteri Agama …
Bogor Global Halal Centre. Tanah Sereal, Jl. Pemuda No.5, Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16162; Call Center Halo LPPOM : 14056 [email protected]
Sertifikasi halal itu tidak bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanpa adanya fatwa Keputusan Penetapan Kehalalan Produk dari MUI," kata Siti Aminah kepada detikcom, Minggu (20/11/2016).
Polemik Kemenag Ambil Alih Sertifikasi Halal 14 March 2022 20:42 Kementerian Agama kini mengambil alih sertifikasi label halal yang selama ini diterbitkan oleh MUI. Menurut Kemenag, berdasarkan ketentuan UU sertifikasi halal diselenggaran oleh pemerintah. Benarkah MUI sudah tidak dilibatkan dalam penetapan halal dalam sidang fatwa?
Mulai dari perusahaan nasional, multinasional sampai tukang asongan dan gorengan wajib memiliki sertifikat halal. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai adminisrator, regulator juga fasilitator mengambil alih fungsi sertifikasi halal yang semula berada di tangan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Sayangnya, Indonesia masih cenderung sebagai konsumen alih-alih produsen halal. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian untuk memperkuat posisi industri halal. Pertama, gerakan masif sertifikasi halal bagi pelaku usaha perlu terus ditingkatkan. Afirmasi pada UMKM bisa menjadi strategi utama di mana proses sertifikasinya lebih proaktif.
Baca Juga: Warganet Bilang Label Halal Kemenag Terlalu Jawa Sentris, Haris Pertama: Indonesia Bukan Jawa Saja! "Semoga sesudah Kemenag mengambil alih sertifikasi halal dari MUI, gak ada lagi label halal yang aneh-aneh seperti di , kulkas, dan makanan kucing," kata Denny, dikutip Populis.id pada Minggu (13/3/2022).
Ambil Alih Kewenangan MUI, Ini Alur Sertifikasi Halal Lewat BPJPH ... Perubahan otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH terjadi sejak adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ...
Sehingga total biayanya adalah Rp650.000,00. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp8.000.000,00, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp5.000.000,00 dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp3.000.000,00. Berikut ini komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per …
Diambil Alih Kemenag, Ini Besaran Ongkos Sertifikasi Halal, Selisih Biayanya Jauh Banget dari MUI. Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 …
Selama ini, Lukman mengatakan sertifikasi halal yang dilakukan MUI sifatnya suka rela. "Nah sekarang ini mandatory karena sudah diatur oleh Undang-Undang, dan dilakukan oleh negara melalui BPJPH," kata Lukman …
Pemerintah ambil alih sertifikasi halal MUI, melalui badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. Simak informasi s...
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH, Mastuki, juga mengatakan hal serupa. Ia menegaskan, dalam hal penetapan logo halal, pihaknya tidak mengambil alih kewenangan MUI. "Masalah label halal tidak ada peralihan dari MUI ke BPJPH. Tidak ada isu peralihan, yang ada adalah interdependensi atau saling ketergantungan," ucap …
Mantan Kakanwil Kaimantan Selatan itu mengatakan dalam melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal, termasuk di dalamnya MUI yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal dan surat keputusan penetapan fatwa halal yang menjadi dasar …
Yuk, simak rincian biaya sertifikasi halal! 17 Maret 2022 kemenag.go.id Rendy M. Muthaqin Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan logo halal yang baru. Alih-alih mendapatkan respons positif, logo halal yang baru malah menemukan sejumlah kritik.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengambil alih kewenangan penerbitan sertifikat halal dari LPPOM MUI sejak Kamis (17/10). ADVERTISEMENT Sehingga sejak kemarin, BPJPH telah membuka pendaftaran bagi pengusaha yang ingin melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional menggantikan label halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
BPJPH Belum Siap Ambil Alih Sertifikasi Halal . Oleh: Aisha Maharani, Founder & CEO Halal Corner Tanggal 17 Oktober 2019, mungkin salah satu hari yang gaduh buat saya, karena pada hari itu pemberlakuan wajib sertifikasi halal dimulai, dan tidak hanya itu, sertifikasi halal yang biaa menjadi wewenang MUI sekarang diambil oleh BPJPH – Kementerian RI.
Gerakan masif sertifikasi halal bagi pelaku usaha perlu terus ditingkatkan. ALI CHAMANI AL ANSHORY ; Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah dan Alumnus Islamic Finance and Management, Durham University, UK Akhir-akhir …
Diambil Alih Kemenag, Ini Besaran Ongkos Sertifikasi Halal, Selisih Biayanya Jauh Banget dari MUI. Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 …
Bisnis, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin mempersilakan Kementerian Agama mengambil alih program sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI.Namun, fatwa halal harus tetap dilakukan oleh MUI. "Kalau mau diambil atas kesepakatan pemerintahan ya silahkan, MUI tidak akan ngotot mempertahankan. Hanya saja, …
Yuk, simak rincian biaya sertifikasi halal! Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan logo halal yang baru. Alih-alih mendapatkan respons positif, logo halal yang baru malah menemukan sejumlah kritik. Bukan hanya itu saja, selain logo halal baru ada juga rincian biaya sertifikat halal yang menjadi perbincangan hangat di media sosial.
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Sesuai namanya, lembaga ini bertugas untuk memeriksa kehalalan produk melalui auditor halal dalam proses sertifikasi halal. Hal ini tertuang dalam pasal 9 yang berbunyi: Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.